TUGAS SOFT SKILL TEKNIK LINGKUNGAN DAN AMDAL

TUGAS SOFT SKILL

TEKNIK LINGKUNGAN DAN AMDAL

TEMA :

MANAJEMEN TERHADAP LIMBAH BENGKEL

Disusun oleh :

Nama               : Uzair Umar

Npm                 : 28411272

Kelas                 : 3IC03

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

     JURUSAN TEKNIK MESIN

   UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK 2013

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kepada kehadiran Allah SWT serta rahmat yang dilimpahkan, solawat serta salam kita panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini saya membahas dengan tema “Menejemen Terhadap Limbah Bengkel” dengan judul “Limbah Oli”, suatu permasalahan yang selalu dialami bagi masyarakat, penduduk sekitar serta beranggapan anggapan dari orang orang bahwa Limbah Oli dibuang sembarangan, terlebih tidak bisa dipakai lagi dalam kehidupan sehari hari kita .

Makalah ini dibuat dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar dampak limbah oli bagi masyarakat, mudah mudahan besar harapan saya untuk makalah ini dapat menjadi pembelajaran  bagi semua termasuk saya sebagai penulis, dan bisa berguna untuk materi perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.

 Demikian saya mengaharapkannya. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen serta teman teman yang telah mendukung saya dalam membuat makalah ini , sampai pada akhirnya makalah ini jadi dan dapat dibaca oleh semua orang 

Demikian makalah ini saya buat semoga bermanfaat,

DEPOK, 1 oktober 2013

                                                                                                                    Penyusun

      (Uzair Umar)

           

MANAJEMEN TERHADAP LIMBAH BENGKEL

1.       ABSTRAKSI

Melihat dampak yang bisa mengancam ekosistem lingkungan hidup kita harus mengetahui  apa akan terjadi bila limbah bengkel seperti oli di buang  ke lingkungan sekitar. Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah kita dapat mempelajari dampaknya dan apa saja yang harus dilakukan dalam upaya pencegahannya.

1.1  Latar Belakang

Di Indonesia ini banyak sekali pengguna kendaraan bermotor, dari yang berbahan dasar diesel, premium dan pertamax, yang kita ketahui hasil pembakaran menghasilkan Co (Carbon monoksida), karena kita suadah mengetahuinya maka tidak kita bahas.

 Bengkel kendaraan bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, yang selanjutnya dalam buku panduan ini disebut dengan bengkel.

Karena kita harus merawat kendaraan, maka akan dilakukan service berkala dimana penggantian oli harus dilakukan sebab oli setelah digunakan dalam jarak tertentu akan berubah menjadi kental dan berwarna pekat. Disinilah kita tidak mengetahuinya apakah oli bekas itu di tampung atau di buang di sembarang tempat. Melihat dampak yang akan ditimbulkan oleh oli bekas tersebut.

1.2 Permasalahan

       Permasalahan yang ada dalam tulisan mengenai manajemen limbah bengkel ini ingin mengetahui Seberapa bahaya yang di hasilkan oleh limbah oli mengandung bahan-bahan kimia, di antaranya hydro karbon dan sulfur. Karena bekerja melumasi logam-logam, oli bekas juga mengandung sisa bahan bakar, tembaga, besi, alumunium, magnesium dan nikel limbah cair yang berbahaya dan paling banyak dihasilkan. oli dalam kehidupan sehari hari kita baik pencemaran di air,tanah ,dah udar

1.3 Metode Penulisan

       Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, digunakan metode-metode sebagai berikut :

a.             Observasi.

Yaitu pengamatan langsung terhadap proses yang terjadi pada objek pengamatan.

b.            Wawancara.

Yaitu dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang sulit diperoleh dengan metode observasi.

c.             Studi Pustaka.

Untuk memperoleh data-data yang mendukung maka digunakan referensi buku-buku literature yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

2.    PENDAHULUAN

2.1  Tujuan amdal

       Tujuan disusun tulisan ini untuk menjelaskan kepada  pembaca mengenai baku mutu lingkungan yang meliputi baku mutu air, baku mutu limbah cair, baku mutu tanah, baku mutu udara emisi, dan baku mutu air laut, serta menjelaskan suatu alat yang

sering di gunakan untuk menganalisa dampak lingkungan yang disebut amdal.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

Pada hakikatnya diharapkan dengan melalui kajian

amdal, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan mampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negative, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien.

2.2 Manfaat Amdal

1. Pada pemerintah

sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Mencegah potensi sda di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.Pada masyarakat

dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan.

Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

3.    LANDASAN TEORI

       Manajemen Limbah Bengkel ( OLI)

Oli bekas adalah limbah yang mengandung logam berat dari bensin atau mesin bermotor. Apabila logam berat tersebut masuk kedalam tubuh kita dan terakumulasi, maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, syaraf, dan penyakit kanker.

Berdasarkan kriteria, oli bekas termasuk kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 adalah limbah yang sangat berbahaya, karena bersifat korosif, mudah terbakar. Walaupun peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3 sudah ada, akan tetapi peraturan tersebut hanya diterapkan di sektor industry dan pabrik saja, Padahal pencemaran limbah B3 tidak hanya di pabrik saja, akan tetapi dapat kita temui di limbah-limbah rumah tangga, Dan biasanya limbah-limbah rumah tangga tersebut tidak dikelola dengan baik dan dibuang di lingkungan sekitar kita. Dari situlah limbah B3 menyebar luas, karena limbah B3 dapat menyebar melalui tanah, air ,udara, serta Rantai makanan. Dan Limbah tersebut dapat masuk ke tubuh kita melalui kulit, pernafasan, pencernaan, dan saluran tubuh lainnya .

Kembali ke Limbah Oli bekas , Sejalan dengan perkembangan jaman volume oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan mesin-mesin bermotor. Didaerah desa sekalipun, sudah bisa kita temukan bengkel-bengkel kecil, yang salah satu limbahnya adalah oli bekas dan bengkel tersebut biasanya juga membuang oli bekas di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, penyebaran oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Seharusnya kegiatan yang menghasikan banyak oli bekas harus banyak dikurangi.

pengelolaan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah bengkel dan oli bekas, yaitu:

1. Bak penampung oli

2. Sistem Drainase Bengkel 

3. Pengunpulan Limbah

4. Menjaga kenyamanan bengkel 

5. Pembuangan dan Pejualan Limbah dan Oli bekas

5.1  Kesimpulan

Melihat dampak yang bisa mengancam ekosistem lingkungan hidup kita harus mengetahui  apa akan terjadi bila limbah bengkel seperti oli di buang  ke lingkungan sekitar. Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah kita dapat mempelajari dampaknya dan apa saja yang harus dilakukan dalam upaya pencegahannya.

Daftar Pustaka

http://www.laskar-suzuki.com/2012/07/pengelolaan-limbah-bengkel-dan-oli-bekas.html#sthash.5h5XwStO.dpuf

http://lingkunganhidup.smkn1pungging.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:pengolahan-limbah-bengkel&catid=42:pengolahan-limbah-sekolah&Itemid=54

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

·         Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

·         Kewenangan Daerah

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.

b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi.

1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Visi dan  misi  inilah  yang  dijadikan  politik  dan  strategi  dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasionalmengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Proses  penyusunan  politik  strategi  nasional  padainfrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai olehrakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional,penyelenggara  negara  harus  mengambil  langkah-langkah pembinaan  terhadap  semua  lapisan  masyarakat  denganmencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peranyang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

Sumber referensi

http://pancasilazone.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-nasional.html

http://melisa07.blogspot.com/2011/05/penyusunan-politik-dan-strategi_16.html

http://kewarganegaraan-faa.blogspot.com/2011/05/penyusunan-politik-strategi-nasional.html

Pengertian Politik Dan Strategi Nasional

Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan . Dalam bahasa Indonesia , politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa . Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki . Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik . Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya , sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya . Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada .

Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi kekuasaan .

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, stratēgos. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut.
Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan".

Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll.

Strategi adalah

> kiat yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi secara keseluruhan

> Melalui serangkaian aktifitas yang unik atau berbeda dari yang lain dan terus menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal

> berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai

> Ditopang dengan saran dan prasaran

> Dikendalikan oleh seorang pemimpin

Pemimpin sejati bukanlah orang yang yang cuma bisa memimpin, tetapi pemimpin sejati adalah orang yang bisa membuat orang-orang yang di pimpinnya menjadi pemimpin pula.

Tingkat penentu kebijakan dalam pemerintah :

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 195. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negaa yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga terebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangakn badan-badan yang berada di dalam masyarakat seperti paratai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan Misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pmbangunan selam lima tahun.

Stratifikasi Tingkat penentu kebijakan politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebgai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara. 

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan tingkat di atasnya. 

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. 

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan

Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.

Sumber referensi

\http://tisthanewbie26.wordpress.com/2012/12/06/pengertian-politik-strategi-nasional/

http://pancasilazone.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-nasional.html

http://melisa07.blogspot.com/2011/05/pengertian-politik-strategi-dan-politik.html

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Pengertian Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari :

1.      Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejateraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Katahanan Nasional.

2.      Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).

3.      Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

·         Mawas ke Dalam

Tujuaannya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

·         Mawas ke Luar

Tujuannya yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4.      Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat menghancurkan.

Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip berikut:

1.  Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta memperthankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2.  Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.

3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.

4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.

5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

6. Perthanan negara disusun bedasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

                    Sumber referensi

                    http://friciliaregita.blogspot.com/2010/04/ketahanan-nasional-asas-asas-ketahanan.html

                    http://bagusaje.blogspot.com/2011/05/setyasih-dian-ayu.html

                    http://denz-riz-fa.blogspot.com/2012/04/asas-ketahanan-nasional.html

                    http://andriyani22.blogspot.com/2011/05/asas-ketahanan-nasional.html

KETAHANAN NASIONAL

Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional. Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya. Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara . Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencangkup aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan idiil pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu :

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan memgembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut.

Apabila warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat ,berbangasa, bernegara serta dapat mengelimir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercemin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia.

Sumber referensi

http://nadyapuspaningrum.blogspot.com/2012/05/ketahanan-nasional

http://khairulchaniago.wordpress.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia

Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional. Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya. Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara . Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencangkup aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan idiil pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu :

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan memgembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut.

Apabila warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat ,berbangasa, bernegara serta dapat mengelimir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercemin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia.

Sumber referensi

http://nadyapuspaningrum.blogspot.com/2012/05/ketahanan-nasional

http://khairulchaniago.wordpress.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia

HAK ASASI MANUSIA

 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak kodrat atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak kecil sampai dewasa atau selama hidupnya dalam suatu wilayah ataupun berbangsa dan bernegara.Dalam konteks sosial,hak asasi manusia bisa dikatakan sebagai salah satu jaminan bagi seorang individu sebagai warga negara dalam mendapatkan pengakuan hidup sebagai manusia yang sebagaimana mestinya.Hak asasi manusia sudah bisa dikatakan bersifat menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat.Apakah itu dalam bidang

 Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia :

1.      Hak Asasi Manusia di Yunani

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

2.      Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris merupakan negara yang sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Atas perjuangannya itu, maka dapat dijadikan sebagai tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Magna Charta merupakan surat perjanjian yang diberikan kepada Raja John yang menggantikan Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana terhadap rakyat. Rakyat merasa tidak puas pada tindakan Raja John yang sewenang-wenang, maka akhirnya pada tanggal 15 Juni 1215 dibuatlah Magna Charta atau Piagam Agung yang pada dasarnya berprinsip untuk membatasi kekuasaan raja dan lebih mementingkan hak asasi manusia daripada kedaulatan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

1.       Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

2.       Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut:

Ø  Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.

Ø  Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

Ø  Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

Ø  Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

2.   Petition Of Rights merupakan petisi yang berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat dan jaminannya. Petisi ini di ajukan pada tahun 1628 oleh para bangsawan kepada raja.

Isi dari petisi tersebut yaitu :

Ø  Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.

Ø  Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.

Ø  Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3.   Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

Ø  Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.

Ø  Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

4.   Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

Ø  Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.

Ø  Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Ø  Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

Ø  Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .

Ø  Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

3.      Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pada tanggal 4 Juli 1776, di umumkan deklarasi kemerdekaan secara aklamasi oleh 13 negara bagian yang yang disebut Declaration Of Independence Of The United States (John Locke) yang juga merupakan piagam hak-hak asasi manusia karena isinya mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta dan semua manusia di anugerahi hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan oleh Penciptanya.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

4.      Hak Asasi Manusia di Prancis

     Pada Tahun 1789 dicetuskan pernyatan mengenai hak-hak manusia dan warga negara yang dikenal dengan Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen yang didalamnya mencanangkan hak ats kebebasan, kesaman dan persaudaraan atau kesetiakawanan. Pelopor penegakan hak asasi manusia di Prancis adalah Lafayette yang berada di amerika ketika Revolusi Amerika terjadi dan menyebabkan tersusunnya pernyataan tersebut.

Pada tahun 1791 semua hak-hak asasi manusia dicantumkan di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848 yang diprakarsai oleh J.J Rousseau, Voltaire dan Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

a.       Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. 

b.      Manusia mempunyai hak yang sama. 

c.       Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. 

d.      Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. 

e.       Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. 

f.       Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan. 

g.      Manusia merdeka mengeluarkan pikiran. 

h.      Adanya kemerdekaan surat kabar. 

i.        Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. 

j.        Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 

k.      Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan. 

l.        Adanya kemerdekaan rumah tangga. 

m.    Adanya kemerdekaan hak milik. 

n.      Adanya kemedekaan lalu lintas. 

o.      Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

5.   Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia II, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak: 

·         Hidup 

·         Kemerdekaan dan keamanan badan 

·         Diakui kepribadiannya 

·         Masuk dan keluar wilayah suatu Negara

·         Mendapatkan asylum

·         Mendapatkan suatu kebangsaan

·         Mendapatkan hak milik atas benda

·         Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

·         Bebas memeluk agama

·         Mengeluarkan pendapat

·         Berapat dan berkumpul

·         Mendapat jaminan sosial

·         Mendapatkan pekerjaan

·         Berdagang

·         Mendapatkan pendidikan

·         Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat

·         Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

·         Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi manusia yang di proklamirkan oleh Majelis Umum tersebut merupakan tolak ukur hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan kepada semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut dan semua anggota PBB wajib menerapkannya.

5.      Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, HAM bersumber pada pancasila yaitu HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. HAM juga bermuara pada Pancasila yang dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM harus memperhatikan garis-garis yang telah ditetukan oleh Pancasila. Pandangan hidup bangsa Indonesia juga adalah pancasila sehingga dalam pelaksanaan HAM harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam Pancasila.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

Ø  Undang – Undang Dasar 1945

Ø  Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ø  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia dapat disimpulkan  hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Ø  Hak–hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Ø  Hak–hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Ø  Hak–hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Ø  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Ø  Hak–hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

Ø  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

sumber referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

http://pitikkedu.blogspot.com/2012/12/pengertian-ham

http://www.untukku.com/artikel-untukku/sejarah-hak-asasi-manusia-di-indonesia-untukku.html

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dengan adanya era Kapitalisme

Wawasan Nusantara dengan adanya era Kapitalisme

       Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. 

          Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.

      Untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.  Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

1.            Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

2.            Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. 

3.            Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.

4.            Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan    negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

1.            Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

2.            Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk mengikatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

3.            Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

4.            Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

5.            Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Sumber referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara#Implementasi

anditanurul.wordpress.com

gudang24.blogspot.com